Lebih dari separuh perusahaan peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) pada periode 2024–2025 mendapat rapor Merah atau Hitam. Angka tersebut menjadi latar belakang penyelenggaraan sosialisasi resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) selama dua hari, pada 11 hingga 12 Juni 2026, melalui Zoom Meeting dan YouTube. Sosialisasi ini memaparkan seluruh mekanisme, kriteria, dan tata cara pelaporan PROPER Biru untuk periode 2025–2026, dengan payung hukum utama Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (PermenLH/BPLH) Nomor 7 Tahun 2025.

Peringkat Biru tetap menjadi ambang minimum ketaatan. Perusahaan yang tidak mencapainya akan menghadapi penegakan hukum sesuai tingkat pelanggaran. Pengisian Sistem Informasi Monitoring Penataan Lingkungan (SIMPEL) untuk PROPER Biru dijadwalkan pada rentang 13 hingga 31 Juli 2026, meskipun jadwal ini masih bersifat tentatif. 9 aspek penilaian berikut merangkum seluruh perubahan yang perlu dipersiapkan perusahaan sebelum periode penilaian berakhir.

Catatan evaluator: Evaluasi dokumen berbasis kecerdasan buatan (AI) sedang dalam tahap pengembangan. Untuk periode ini, verifikasi dokumen seperti Sertifikat Hasil Uji (SHU) tetap dilakukan secara manual oleh evaluator manusia. Evaluator berasal dari kementerian, pusat pengendalian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) provinsi dan kabupaten/kota, serta perguruan tinggi negeri.

Berikut merupakan 9 Kriteria Penilaian PROPER Biru:

Jadwal Penilaian PROPER 2026

Pastikan dokumen siap sebelum deadline pelaporan:

Tanggal bersumber dari paparan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan masih bersifat rencana kerja, sehingga berpotensi mengalami penyesuaian.

Pengendalian Pencemaran Udara (PPU)

Pembaruan utama pada aspek Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) menyangkut pengecualian kewajiban personil bersertifikat. Perusahaan yang tidak memiliki sumber emisi tidak bergerak dan juga tidak memiliki kewajiban pemantauan udara ambien maupun gangguan kini tidak lagi diwajibkan menempatkan Penanggung Jawab dan Operator PPU. Cerobong genset berdiameter kurang dari 20 sentimeter juga dikecualikan dari kewajiban memiliki lubang sampling. 4 ketentuan teknis yang paling sering menjadi temuan evaluator dirangkum pada tabel berikut.

Catatan penting: Pemantauan dan pelaporan harus sesuai dengan dokumen lingkungan (dokling) dan matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL). Meskipun kapasitas aktual perusahaan berkurang, kewajiban pelaporan tetap mengikuti yang tercantum di dokling.

Pengendalian Pencemaran Air (PPA)

Pembaruan paling signifikan pada aspek Pengendalian Pencemaran Air (PPA) adalah terbitnya PermenLH/BPLH Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Teknologi dan Baku Mutu Air Limbah Domestik. Perusahaan diberi masa transisi selama dua tahun untuk menyesuaikan Persetujuan Teknis (Pertek) lama terhadap baku mutu baru. Titik penaatan kini merujuk pada outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sementara perusahaan yang diwajibkan sistem pemantauan air limbah berkelanjutan (sparing), termasuk sektor pulp dan kertas serta pupuk, harus mengirim data per menit. Terdapat 7 kriteria penilaian ketaatan pada aspek PPA.

1. Kompetensi
   Personil bersertifikat, masa berlaku 3 tahun.

2. Ketentuan Izin
   Pertek dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai baku mutu terbaru.

3. Titik Penaatan
   Outlet IPAL dan titik pemantauan badan air.

4. Parameter
   Sesuai izin atau Pertek yang berlaku.

5. Jumlah Data
   Pelaporan lengkap tiap parameter.

6. Baku Mutu
   Terpenuhi sesuai izin, kecuali pH.

7. Ketentuan Teknis
   Pemeliharaan sumber air, sparing, dan land aplikasi.

Pemicu rapor hitam
Penyampaian data palsu, baku mutu terlampaui di atas 500%, pembuangan air limbah di luar titik yang diizinkan, serta praktik bypass tanpa pengolahan dapat langsung memicu peringkat Hitam.

Pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah non-B3 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kategori limbah B3 tercantum di Lampiran IX, sementara limbah non-B3 tercantum di Lampiran XIV. Sistem pelaporan kini terpusat secara elektronik melalui SIMPEL, Sistem Pelaporan Elektronik (SPEED), dan PILAR B3, dengan perbedaan mendasar antara kedua jalur limbah dirangkum pada tabel berikut.

Perbandingan Limbah B3 dan Limbah Non-B3

Catatan Teknis Limbah B3

Pemicu Rapor Hitam untuk Limbah B3
Praktik bypass (pembuangan tanpa pengolahan), pembakaran terbuka (open burning), pembuangan terbuka (open dumping), dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah B3 akan menghasilkan peringkat Hitam.

Pengendalian Kerusakan Lahan (KKL)

Perubahan paling mencolok pada aspek Pengendalian Kerusakan Lahan (KKL) adalah perluasan cakupan pelaporan: seluruh lahan yang sudah dibuka, termasuk yang belum ada aktivitas penambangan aktif, kini wajib dilaporkan. Ketentuan sebelumnya membatasi pelaporan hanya pada lahan dengan aktivitas aktif. Penilaian terbagi menjadi aspek manajemen (perencanaan dan realisasi) serta aspek teknis (stabilitas geoteknik, potensi pencemaran air asam tambang, pengendalian erosi, dan revegetasi), dengan sistem nilai tidak dinamis yang hanya mengizinkan nilai absolut: nol, lima, atau sepuluh.

Seluruh lahan yang telah dibuka sejak awal perusahaan berdiri harus terbagi habis dalam matriks kesinambungan, mencakup lahan yang sudah direvegetasi, lahan void, sarana penunjang, dan jalan hauling. Sisa lahan aktif dilaporkan melalui kriteria KKL yang relevan dengan kegiatan perusahaan.

Diagram Alur Penapisan Peringkat KKL

Penapisan bersifat berjenjang. Satu kegiatan bernilai rendah saja sudah cukup menggugurkan peringkat Biru, meskipun kegiatan lain mencapai nilai sempurna.

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut

Perusahaan di wilayah gambut wajib memenuhi 6 aspek penilaian, sementara perusahaan di wilayah non-gambut cukup memenuhi 3 aspek. Pada aspek pemulihan fungsi hidrologis, alat pemantau tinggi muka air tanah (TMAT) yang masih manual harus diganti dengan data logger otomatis, dengan pelaporan data wajib mencapai lebih dari 80%. Kebakaran yang dapat dikendalikan dalam waktu kurang dari 24 jam dan luas kumulatif maksimum 2 hektare masih ditoleransi, namun perusahaan yang mendapat sanksi tertulis dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) secara otomatis memperoleh peringkat Hitam.

Seluruh pelaporan aspek gambut dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Tata Air Gambut (SIMATAG) yang terintegrasi dengan SIMPEL. Dokumentasi foto wajib dilengkapi geotagging dan timestamp, serta harus diperbarui pada setiap periode penilaian.

• Wilayah Gambut (6 aspek)
  Inventarisasi, legalitas rencana pemulihan, fungsi hidrologis, pemulihan vegetasi, kebakaran, perlindungan sekitar area.

• Wilayah Non-Gambut (3 aspek)
  Inventarisasi, pencegahan kebakaran, perlindungan ekosistem sekitar.

Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG): Perusahaan yang wilayahnya beririsan atau berbatasan langsung dengan desa wajib memiliki dokumen perencanaan dan anggaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) terhadap 100% desa terkait, meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, rehabilitasi vegetasi, dan infrastruktur pembasahan.

Pengelolaan sampah

Aspek pengelolaan sampah kini wajib bagi seluruh jenis industri, berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Rasio target pengelolaan tetap sama dengan periode sebelumnya. Dokumen kebijakan pembatasan sampah dan neraca sampah harus disahkan manajemen serta disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

Komposisi Target Pengelolaan Sampah

• Tempat Sampah
  Minimal 3 jenis wadah terpilah, difoto berjajar. Wajib ada stiker label dan tutup di setiap area perusahaan.

• Tempat Penampungan Sementara (TPS)
  Landasan permanen, lokasi tertutup, ukuran sesuai volume timbulan sampah. Foto harus jelas dengan plang jenis sampah.

• Pengangkutan
  Kendaraan tertutup minimal terpal. Foto dari 3 sisi: depan, belakang, samping. Logbook pengangkutan per jenis sampah.

• Kerja Sama
  Memorandum of Understanding (MoU) dengan pengangkut dan pengolah, masih berlaku hingga akhir periode penilaian.

Seluruh dokumen yang diunggah ke SIMPEL harus berupa laporan langsung, bukan tautan atau link, dengan foto pendukung yang dilengkapi geotagging serta timestamp.

Pengelolaan Bahan B3 dan Penghapusan Polychlorinated Biphenyls (PCBs)

Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) berpijak pada prinsip kehati-hatian, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3. Pembaruan paling signifikan pada periode ini adalah pemusatan seluruh pelaporan melalui sistem PILAR B3 yang terintegrasi dengan SIMPEL. Perusahaan wajib menyampaikan Tanda Terima Elektronik (TTE) dari PILAR B3 sebagai bukti ketaatan pelaporan.

Identifikasi bahan B3 dilakukan melalui inventarisasi seluruh bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, bahan uji laboratorium, dan bahan kegiatan penunjang utilitas. Daftar bahan kimia tersebut kemudian dicocokkan dengan daftar B3 di Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 menggunakan nomor Chemical Abstracts Service (CAS). Perlu dicatat bahwa yang masuk cakupan penilaian pengelolaan B3 hanya single substance (bahan kimia murni), sementara bahan kimia campuran yang terdiri dari dua atau lebih komponen tidak masuk cakupan.

• Identifikasi B3
  Inventarisasi bahan baku, tambahan, uji laboratorium, dan penunjang utilitas. Bahan kimia dalam jumlah sedikit di laboratorium tetap wajib dilaporkan.

• Pencocokan Kimia
  Nomor Chemical Abstracts Service (CAS) dicocokkan terhadap daftar B3 dari sistem SIMPEL.

Fokus khusus periode ini adalah penghapusan bertahap Polychlorinated Biphenyls (PCBs) pada transformator, kapasitor, dan minyak dielektrik. Surat komitmen penghapusan sudah tidak diterima sebagai bukti ketaatan. Perusahaan kini wajib menyusun peta jalan (roadmap) penghapusan PCBs secara konkret. Uji laboratorium kandungan PCBs harus sudah mencapai 100% pada tahun 2026 dengan metode International Electrotechnical Commission (IEC) 61619 di laboratorium terakreditasi. Transformator yang sudah tidak digunakan wajib dikelola, dan riwayat perawatan transformator yang masih aktif harus dilaporkan.

Pengecekan lapangan: Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan pengecekan dan pembinaan secara acak terhadap pengelolaan PCBs pada periode ini. Perusahaan wajib memastikan tidak ada kebocoran dan pencemaran minyak yang mengandung PCBs ke media lingkungan.

Penutup & rekomendasi

Pencapaian peringkat Biru pada periode 2025–2026 menuntut kesiapan dokumen yang lebih cermat dibandingkan periode sebelumnya. 3 perubahan besar perlu mendapat perhatian khusus, yaiitu di antaranya perluasan cakupan pelaporan lahan pada aspek Pengendalian Kerusakan Lahan (KKL), pemusatan seluruh pelaporan bahan B3 melalui sistem PILAR B3, dan arah pengembangan verifikasi dokumen berbasis kecerdasan buatan yang akan diterapkan secara bertahap.

Kementerian Lingkungan Hidup mengimbau setiap perusahaan untuk memanfaatkan fitur Evaluasi Mandiri di SIMPEL sebelum periode penilaian berakhir, sebagai langkah antisipatif terhadap temuan maupun sanggahan yang berpotensi muncul. 

Enthalphy Environergy Consulting menyusun lembar pengarahan ini sebagai bagian dari komitmen mendampingi mitra dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan yang terus berkembang.